Medan, MISTAR.ID

Menteri Pendayaan Aparatur Negara (Menpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) Republik Indonesia (RI), Abdullah Azwar Anas mengakui, keterlambatan honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tidak mencukupi.

Saat ditemui Mistar TV pada Rabu (17/7/24) sore di Aula Tengku Rizal Nurdin. Anas pun mengatakan, sejumlah daerah tidak lagi mengusulkan formasi CPNS dan PPPK pada tahun ini karena beban keuangan APBD yang sudah melampaui dari perencanaan.

Tonton juga: Newsroom: 300 Hektar Hutan dan Lahan Terbakar di Pulau Samosir

Mantan Bupati Banyuwangi tersebut juga mengatakan pada formasi tahun ini hanya tersedia untuk posisi pokok seperti Auditor, Hakim dan Jaksa yang mana hal tersebut hanya bisa diisi oleh PNS.

Selain itu, Anas juga meminta seluruh Pemerintah Daerah termasuk Sumatera Utara bisa mengatasi sistem birokrasi yang berbelit dan dapat memudahkan layanan terhadap masyarakat. (iqbal/hm21).